5 Negara Halu Yang Gegerkan Dunia

Sedudoshare - Belakangan-belakangan ini, Indonesia sedang digegerkan fenomena kerajaan/negara palsu. Berbagai 'kerajaan/negara' mem-proklamasi-kan kedaulatan-nya, seperti Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, dan yang terbaru, King of the King. Tak tanggung-tanggung, para kaum menyebut punya sistem pemerintahan yang lengkap, mulai dari raja hingga pasukan keamanan.

Dan ternyata proklamasi kedaulatan semacam itu jua pernah terjadi di berbagai negara, bahkan hingga luar Antariksa. Motif-nya pun beragam. Ada yang berkelit dari utang hingga menyuarakan protes untuk pemerintah.

Melansir laman dari berbagai sumber, ini 5 'negara halu' yang pernah menarik perhatian di Dunia.

A. Kerajaan Marlborough

Kerajaan di Queensland, Australia, ini didirikan seorang petani bernama George Muirhead pada tahun 1993. Saat itu, propertinya di wilayah Kierawonga dan Indicus terancam disita bank sebab ia berkelit dari pembayaran utang. Usai kalah di Mahkamah Agung Queensland, ia kembali ke tanah yang diklaim miliknya itu dan merasa mendapat ketidakadilan.

Didukung sang istri dan 40 petani lainnya, Muirhead mengklaim tanah itu sebagai kerajaan independen sehingga bank dan pemerintah Queensland tak punya wewenang di sana. Tak tanggung-tanggung, ia menciptakan bendera kebangsaan yang diadopsi dari bendera Australia, Skotlandia, Aborigin, dan PBB.

Namun, kerajaannya tak bertahan lama. Baru 11 hari di-proklamasi-kan, 120 petugas kepolisian Queensland merebut properti-nya dan mengusir Muirheads.

B. Zaqistan

Republik Zaqistan diproklamasikan pada 2005 oleh Zaq Landsberg di barat laut Utah, Amerika Serikat. Lucunya, 'negara' itu sangat terpencil, tanpa ada jalanan, bangunan, maupun air.

Awalnya, ia membeli lahan terpencil itu pada 2005 dengan harga USD 610 (Rp8,3 juta). Setelah itu, ia menancapkan bendera sebagai tanda agar mudah menemukannya saat kembali lagi nanti. Dari situlah muncul ide menjadikannya negara bernama Zaqistan. Zaq pun melengkapi 'negaranya' dengan bendera merah kuning, gerbang perbatasan, dan menawarkan paspor lewat laman internet seharaga USD 40 (Rp546 ribu).

Anehnya, Landsberg tertib membayar pajak tanahnya pada Amerika Serikat setiap tahun. Oleh karenanya otoritas menganggap pendirian negara itu melanggar hukum.

C. Asgardia

Asgardia 'didirikan' di antariksa oleh sekelompok orang yang telah meluncurkan satelit ke orbit bumi. Satelit itu mereka namakan Asgardia-1, kemudian mereka mengklaim kedaulatan atas ruang yang ditempati satelit mereka.

Igor Ashurbeyli, seorang ilmuwan, pengusaha, sekaligus politisi Rusia-Azerbaijan, mengajukan pendirian Asgardia pada 12 Oktober 2016. Konstitusi mereka pun mulai diterapkan pada 9 September 2017 lalu.

Namun, karena Resolusi Majelis Umum PBB 1962 telah menyatakan luar angkasa bukanlah subyek klaim kedaulatan bangsa mana-pun, tak ada yang mengakui Asgardia sebagai sebuah negara.

Baca juga: NASA (National Aeronautics and Space Administration)

D. Kerajaan Coral Sea

Dideklarasikan pada 2004 di Kepulauan Coral Sea Australia, kerajaan ini didirikan para aktivis LGBT Negeri Kanguru untuk memprotes penolakan pengesahan pernikahan sesama jenis. Awalnya, mereka berharap pemerintah mengamandemen undang-undang pernikahan agar LGBT bisa menikah di dalam negeri mereka sendiri.

Karena permintaan itu ditolak, mereka mengacu hukum internasional yang menyatakan orang-orang yang tertindas di suatu wilayah punya hak untuk membentuk pemerintahan sendiri dan menentukan nasib sendiri. Itu sebabnya para aktivis mengklaim 'kompensasi teritori' dengan mendirikan negara gay independen di Kepulauan Coral Sea.

Serupa dengan 'negara halu' lainnya, kerajaan itu tak diakui Australia maupun pemerintahan negara lainnya. Namun, begitu Australia melegalkan pernikahan sesama jenis pada 9 Desember 2017, kerajaan LGBT ini membubarkan diri di tahun yang sama.

E. Liberland

Republik Liberland diklaim kedaulatannya pada 13 April 2015 di wilayah sengketa tepi barat Danube oleh politisi Ceko Vit Jedlicka. Di laman resmi Liberland, disebutkan negara itu didirikan akibat sengketa perbatasan antara Serbia dan Kroasia.

Meski luasnya hanya 7 km persegi, ternyata tak sedikit yang mengajukan kewarganegaraan Liberland. Setiap minggunya ada 200 ribu permohonan yang masuk. Jumlah penduduknya saat ini diperkirakan mencapai 1.000 orang, sedangkan 500 ribu orang berada dalam daftar tunggu.

Meski begitu, Liberland belum diakui oleh satu pun negara anggota PBB. Namun, 'negara' ini telah menjalin hubungan dengan Somaliland, negara yang memerdekakan diri dari Somalia pada 1991.

Mendirikan sebuah kerajaan/negara tentu tidak semudah kelihatannya. Salah-salah, Anda bisa dituduh sebagai separatis dan malah berujung bui.

Source of Writing: Riska Rorary